Jumat, 29 Juli 2011

Pengaruh Kebijakan Pemerintahan Jepang di Indonesia


MAKALAH
PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAHAN JEPANG di indonesia
D
I
S
U
S
U
N
OLEH
Rizka Rahma Vytra Mulisa
Rahmah
Ori Yentuti
Nurul Ummi Amanatillah
M. Imam Rizky Ananda
Kelas IX a

Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya serta dengan semangat kami yang tiada putus asa, akhirnya  kami mampu untuk menyelesaikan tugas makalah dengan judul  “Pengaruh Kebijakan Pemerintahan Jepang di Indonesia” ini.
Kami rangkumkan makalah ini  berdasarkan sumber informasi yang kami peroleh dari berbagai media cetak maupun elektronik. Adapun jika ditemukan kekurangan dalam penyusunan makalah ini, kami mohon maaf dan mengharapkan bimbingan yang lebih lanjut.
Dari tugas ini, kami banyak belajar mengenai sejarah bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Yang semula kami hanya mengetahui bagian-bagian intinya saja, tetepi berkat adanya Ibu Guru Kami, Bu Rozayani, kami bisa meneliti lebih dalam tentang pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia.


                                                      Meulaboh, 27 Juli 2011
                                                                                Penyusun







Daftar Isi
Kata Pengantar                                                                                                                    1
Daftar Isi                                                                                                                                2
Bab I         Pendahuluan
                     Latar Belakang Pendudukan Jepang di Indonesia                             3
Bab II        Permasalahan          
                     Pendudukan Jepang di Indonesia                                                           4
Bab III       Pembahasan 
                     Pengaruh Kebijakan Pemerintahan Pendudukan Jepang
                     Di Indonesia                                                                                                   5
1.    Sistem Pemerintahan                                                                              5
2.    Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang
Terhadap Pergerakan Kebangsaan Indonesia                                               6
a.    Pengaruh Kebijakan Jepang Bidang Politik                                 6
b.    Pengaruh Kebijakan Jepang Bidang Ekonomi                            7
c.    Pengaruh Kebijakan Jepang Bidang Sosial                                 7
Bab IV      Kesimpulan                                                                                                    8
                    








Bab I
Pendahuluan
Latar Belakang Pendudukan Jepang di Indonesia
          Pada awal abad ke-20, Jepang telah berhasil memodernisasi negaranya menjadi Negara industri modern yang sangat membutuhkan sumber bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri maupun daerah untuk menjual barang-barang hasil industrinya.
            Untuk dapat merebut wilayah tersebut, Jepang harus berlawanan dengan Barat di Perang Pasifik (1941-1945) atau disebut Perang Asia Timur Raya (oleh bangsa Jepang.
            Perang Pasifik diawali oleh penyerangan Jepang terhadap pangkalan militer Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawai. Akibat tindakan Jepang ini, Amerik Serikat dan termasuk negara Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Namun, karena ketidaksiapan Belanda menghadapi Jepang, Jepang berhasil merebut Indonesia dengan menyerbu dan menduduki instalasi-instalasi penting seperti di Tarakan, Balikpapan, Manado, Maluku, Palembang, dan Banjarmasin. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.












Bab II
Permasalahan
Pendudukan Jepang di Indonesia
            Kedatangan Jepang di Indonesia dan negara Asia lainnya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Maksud kedatangan Jepang ke Indonesia adalah karena landasan riil dan idiil yang dimiliki oleh bangsa Jepang. Landasan riil ini antara lain karena adanya ledakan penduduk Jepang sehingga dibutuhkan tempat baru, kurangnya bahan mentah bagi industrialisasi Jepang, dan adanya pembatasan imigrasi ke Amerika dan Australia akibat kecurigaan adanya bahaya kuning. Sedangkan landasan idiilnya adalah ajaran Shintoisme yang dianut Jepang tentang hokkaichu. Jepang sebagai negara yang maju ingin mempersatukan bangsa-bangsa Asia di bawah Kesatuan Asia Timur Raya sehingga Jepang pada awalnya mendapat banyak simpati sebagai sudara tua diantara bangsa Asia lainnya.
            Untuk menyukseskan ekspansinya Jepang menggunakan banyak taktik antara lain dengan mengebom Pearl Harbour agae memutus kuatan Amerika Serikat di Asia-Pasifik serta memudahkan untuk menguasai wilayah lainnya termasuk Indonesia. Selain itu, untuk menambah kekuatan Jepang juga menggabungkan diri dengan Jerman dan Italia yang juga terlibat dalam Perang Dunia II. Persekutuan itu dikenal dengan sebutan Poros Roberto (Roma-Berlin-Tokyo).
            Jepang pun mulai mengadakan aksi gempuran-gempuran dalam menguasai wilayah dan pada akhirnya Jepang pun berhasil merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Keberadaan Jepang di Indonesia tidaklah lama, namun banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat Jepang di Indonesia baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial-politik, dan lainnya.







Bab III
Pembahasan
Pengaruh Kebijakan Pemerintahan Pendudukan Jepang di Indonesia
1.           Sistem Pemerintahan
            Pada mulanya kedatangan Jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia karena berusaha menarik simpati dengan cara-cara berikut:
a.    Mengumandangkan propaganda bahwa Jepang merupakan “Saudara Tua” bangsa Indonesia.
b.    Menggunakan bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang sebagai bahasa resmi.
c.    Mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam organisasi-organisasi resmi pemerintahan Jepang.
d.    Menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam A’la Indonesia tetap berdiri.
e.    Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan disamping lagu kebangsaan Jepang Kimigayo.
f.     Rakyat diwajibkan menyerahkan besi tua.
g.    Semua harta peninggalan Belanda yang berupa perkebunan, pabrik, maupun bank disita.
            Dalam bidang politik pemerintahan, Jepang membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada syu (karesidenan). Dalam susunan pemerintah daerah di Jawa terdiri atas Syu (Karesidenan yang dipimpin oleh Syucho, Si (Kotamadya) dipimpin oleh Sicho, Ken (Kabupaten) sipimpin oleh Kencho, Gun (Kewedanan) dipimpin oleh Guncho, Son (Kecamatan) dipimpin oleh Soncho, dan Ku (Desa/Kelurahan) dipimpin oleh Kuncho.

2.   Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang terhadap Pergerakan Kebangsaan Indonesia
            Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mengadakan perlawanan dan mengusir Jepang dari tanah air Indonesia.
a.    Pengaruh Kebijakan Jepang Pada Bidang Politik
            Pada masa pendudukan Jepang perjuangan untuk mencapai kemerdekan dilakukan secara kooperatif (bekerja sama) serta dengan cara sembunyi-sembunyi atau bawah tanah. Adapun organisasi-organisasi buatan Jepang yang digunakan untuk menanamkan nasionalisme Indonesia antara lain sebagai berikut.
1.    Gerakan Tiga A
            Gerakan Tiga A dibentuk pada bulan April 1942, dengan ketuanya adalah Mr. Syamsudin. Semboyan Gerakan Tiga A adalah:
1.    Nippon Cahaya Asia,
2.    Nippon Pelindung Asia, dan
3.    Nippon Pemimpin Asia.
            Tujuan Gerakan Tiga A adalah menanamkan kepercayaan rakyat bahwa Jepang adalah pelindung dan pemimpin Asia. Namun, rakyat Indonesia telah mengetahui maksud propaganda gerakan tersebut. Karena tidak mendapat sambutan dari rakyat, maka Gerakan Tiga A dibubarkan.
2.  Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
            Pusat Tenaga Rakyat dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Pendirinya adalah Empat Serangkai yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Mansyur. Tujuan Putera adalah memusatkan seluruh kekuatan rakyat untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu.
3.  Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sang In)
            Cguo Sang In dibentuk pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo. Ketuanya adalah Ir. Soekarno sedangkan wakilnya adalah R.M.A.A Koesoemo Oetojo dan dr. Boentaran Martoatmojo. Tugas badan ini adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan.
b.   Pengaruh Kebijakan Jepang Pada Bidang Ekonomi
      Pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia dipegang oleh militer, maka semua jenis kegiatan diarahkan untuk kepentingan perang. Sumber alam dan bahan makanan diperas oleh Jepang. Hal ini menyebabkan rakyat sangat menderita  serta kekurangan sandang dan pangan sehingga terjadi kematian diberbagai tempat. Selain pemerasan dibidang pertanian, Jepang juga mewaijibkan rakyat untuk menyerahkan besi-besi tua untuk pembuatan senjata. Jepang juga merampas harta benda rakyat terutama emas.
c.    Pengaruh Kebijakan Jepang pada Bidang Sosial
            Kebijakan pemerintah pada pendudukan Jepang pada bidang social antara lain berupa pengerahan tenaga rakyat untuk melaksanakan kerja paksa. Selain itu, para pemuda juga diwajibkan untuk masuk menjadi anggota organisasi militer maupun semi militer yang dibentuk Jepang.
1.    Romusha
            Romusha adalah kerja paksa (tanpa dibayar) pada zaman penduduka Jepang. Tujuannya adalah membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan prasarana tersebut antara lain jembatan, lapangan terbang, serta gua-gua tempat persembunyian.
2.    Kinrohosi
            Kinrohosi adalah kerja paksa (tanpa dibayar) untuk para pamong desa dan pegawair rendahan. Mereka diperlakukan sebagai tenaga romusha yang lainnya. Para kinrohosi banyak yag dikirim ke luar Jawa untuk membantu membuat pertahanan tentara Jepang.
3.    Wajib Militer
Berikut ini wajib militer yang dibentuk untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu.
a)    Seinendan (Barisan Pemuda), dibentuk tanggal 9 Maret 1943 dengan anggota para pemuda usia 14-22 tahun.
b)    Keibodan (Barisan Pembantu Polisi), dibentuk tanggal 29 April 1943 dengan anggota para pemuda usia 23-25 tahun.
c)    Fujinkai (Barisan Wanita), dibentuk pada bulan Agustus 1943, dengan anggota para wanita usia 15 tahun ke atas.
d)    Gakutotai (Barisan Pelajar), anggotanya terdiri dari murid-miridd sekolah lanjutan.
e)    Heiho (Pembantu Pranjurit Jepang), dibentuk pada bulan April 1943 dengan anggota pemuda berusia 18-25 tahun.
f)     PETA (Pembela Tanah Air), dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan tujuan untuk memoertahankan tanah air Indonesia dari penjajahan bangsa Barat.
g)    Jawa Hohokai (Kebaktian Rakyat Jawa), dibentuk pada tanggal 1 Maret 1944 dengan tujuan untuk mengerahkan rakyat agar mau membantu atau berbakti kepada Jepang.
h)   Suisyintai (Barisan Pelopor), dibentuk pada tanggal 24 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat.




Bab IV
Kesimpulan

Dampak pendudukan Jepang di Indonesia :
v  Keuntungan:

1.    Kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi birokrat.
2.    Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan.
3.    Status social pribumi mengalami kenaikan.
4.    Adanya kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan militer dan penanaman jiwa nasionalis.
5.    Dengan berdirinya PETA, para pemuda dapat memperoleh pendidikan militer dan penanaman jiwa nasionalis.
6.    Dsb.

v  Kerugian:

1.    Semua organisasi politik dilarang untuk beraktivitas.
2.    Kesengsaraan rakyat karena adanya Romusha.
3.    Kontrol media cetak dan elektronik yang kuat.
4.    Alam Indonesia diekspoitasi secara besar-besaran.
5.    Banyak para pejuang yang dihukum mati.
6.    Pemerintah Jepang yang kejam karena berbau fascis (adanya polisi militer yang kejam).
7.    Banyak wanita Indonesia dijadikan Jogunianfu.
8.    Dsb.

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Copyright © Vytra Mulisa. All rights reserved.
Blogger template created by Templates Block | Start My Salary
Designed by Santhosh